manajemen publik

pengertian manajemen publik
Manajemen digunakan untuk menyebut aktivitas pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif di ranah privat/bisnis. Administrasi digunakan  untuk menyebut aktivitas yang sama di ranah publik/birokrasi. Manajemen Publik  adalah  manajemen instansi pemerintah. Secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah (Keban,2004).  Menurut Woodrow Wilson :
a)    Pemerintah sbg setting utama organisasi
b)    Fungsi eksekutif sbg fokus utama
c)    Prinsip manajemen sbg kunci pengembangan kompetensi administrasi
d)    Metode perbandingan sbg metode pengembangan bidang administrasi publik
Menurut Ott, Hyde, dan Shafritzs 1990, Manajemen publik memfokuskan pada administrasi publik sbg sebuah profesi dan memfokuskan pada manajer publik sbg praktisi dari profesi tsb.  Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungannya dan interaksinya dengan legislatif, peradilan,atau organisasi sektor publik lainnya . Sedangkan Graham and Hays , Public management are concerned with efficiency,accountability, goal achievement (efektivitas), and other managerial and technical questions. Overman (dalam Keban,2002004) menyebutkan Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi , dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing,  dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi  dan politik di sisi lain.
2)    Yang dipelajari dalam manajemen public
Menurut Ott, Hyde, dan Shafritz (1991), Manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, tehnik-tehnik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam program-program tindakan.
•    Contoh : perencanaan dan manajemen strategis, sistem klasifikasi jabatan, prosedur seleksi dan perekrutan pegawai, analisis dan formulasi anggaran, keahlian supervisi, evaluasi organisasi dan program, manajemen program/proyek, manajemen kinerja, dsb.
Secara spesifik menejemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah atau publik. Manajemen publik  lebih  mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungannya dan interaksinya pada legislatif, peradilan atau organisasi sektor publik lainnya.
3)    Perbedaan dasar antara manajemen publik dan manajemen privat/bisnis
Asumsi manajemen public adalah Administrasi organisasi pemerintah dan non-profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta/bisnis (private and public management are similar). Karena itu, alat-alat manajerial bisnis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat juga  diterapkan di organisasi publik/non-profit.
Manajemen Bisnis :
•    Istilah manajemen ( private sector)
•    Manager = bertanggungjawab thd pencapaian tujuan perusahaan dengan menggunakan sumberdaya seefisien mungkin.
Manajemen Publik :
•    Kegiatan sama di sektor publik disebut administrasi (Public Administration)
•    Mengimplementasikan kebijakan publik (efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi pertimbangan sekunder (multi dimensi : sosial, politik,ekonomi, dsb) )
Perbedaan Manajemen Publik dan Privat/Bisnis
Steward & Ranson :
1.    Manajemen Strategis
Sektor privat :  Berkenaan dg kemampu- an kompetisi organisasi , memusatkan kekuatan dan kelemahan organisasi.  Dalam  menghadapi perubahan lingkungan , produk yang kompetitif à kinerja maksimal perusahaan.
Sektor publik : pertimbangan : penyediaan barang karena pasar gagal menyediakan, bukan sekedar pertimbangan kompetitif atau laba perusahaan .
2.    Pemasaran dan Pelanggan
Sektor privat : mengenalkan produk pada pelanggan atau meningkatkan jumlah penjualan produk.
Sektor publik : Hubungan organisasi publik dengan penggunanya tidak bisa  disamakan dengan hubungan  perush dengan customers yang semata-mata dilihat dari daya belinya. Barang publik tidak bersifat konsumtif  tapi sering merupakan kebutuhan hidup dasar (basic needs).
3.    Proses anggaran
Sektor privat : Berdasarkan prediksi banyaknya produk yang laku/profit. Pengeluaran dan pendapatan dpt dikalkulasi dan diprediksi.
Sektor publik : Bersifat politis. Anggaran diputuskan melalui mekanisme politik yang melibatkan banyak lembaga negara dan diatur berdasar
hukum. Prediksi pendapatan berdasarkan penerimaan pajak bkn penjualan Akuntabilitas publik .
4.    Tuntutan, tekanan dan protes masyarakat
Sektor privat : Pertanggungjawaban kepada pasar (konsumen) maupun pemegang saham/pemilik  perusahaan .
Sektor publik : berkewajiban akuntabel pada rakyat/pejabat politik/ wakil rakyat (akuntabilitas politik)
5.    Proses politik
Sektor privat : Kritik dari konsumen atau  pihak yang berkepentingan dengan produknya relatif  mudah ditangani.
Sektor publik : Tuntutan dan kritik bagian dari mekanisme demokrasi (politik) yaitu pengambilan keputusan/opini publik. Di sektor publik, semua suara berhak untuk  didengar dan menjadi  kewajiban organisasi publik  untuk meresponnya
6.    Proses Politik
Sektor privat : tidak ada proses politik atau “ongkos” dari “usaha mencari laba”
Sektor publik : proses politik merupakan karakteristik yang melekat pada manajemen publik. Perdebatan publik dan proses tawar -menawar politik antar lembaga publik maupun masyarakat untuk menemukan suatu kebijakan / program dipandang sebagai “ongkos demokrasi”.
Menurut Owen Hughes (1994: 274-276), perbedaan manajemen privat dan manajemen publik adalah :
1.    Keputusan sektor publik bersifat memaksa (coercive)
2.    Sektor publik mempunyai berbagai bentuk akuntabilitas
3.    Manajer sektor publik harus menyesuaikan dengan agenda pemimpin politik
4.    Output dan efisiensi produksi sektor publik sulit diukur
Ukuran dan kompleksitas sektor publik menyebabkan kesulitan dlm koordinasi dan pengawasan
Menurut  Farnham & Horton perbedaan manajemen privat dan manajemen publik adalah :
1.    Goals
Manajemen Bisnis : Market /profit oriented (ekspansi,dominasi pasar,reputasi bisnis,etc), dirumuskan oleh pemimpin/pemilik perusahaan
Manajemen Publik : Rumusan tujuan  sangat umum à kabur , Jarang ditinjau kembali/ dirubah, Kompleks, Saling bertentangan , Dirumuskan oleh lembaga politik utk tujuan kolektif atau politik
2.    Akuntabilitas
Manajemen Bisnis , Bertanggungjawab terhadap : Tindakan yg diambil, Penggunaan sumber daya , Penyediaan barang dan jasa. Kepada : Pemegang saham, Pekerja ,Supplier, Customers, Komunitas . Akuntabilitas legal :
-    Ke pemegang saham =  kebijakan perusahaan, pertjan keuangan, dll
-    Ke pegawai = terkait hak-hak pekerja
Akuntabilitas sosial-moral :  Ke komunitas = utk penggunaan tanah, kontrol lingkungan, suara bising,dll
 Manajemen Publik : Organisasi publik adalah lembaga negara = bagian dari badan kekuasaan sehingga wajib bertanggungjawab pada publik/rakyat yg dilayani.
Alasan :
-    Monopoly providers à publik tidak diberi pilihan
-    Coercive power à menuntut kepatuhan rakyat pada hukum/regulasi
-    Penyedia layanan publik à mempengaruhi kualitas hidup orang banyak
-    Memungut pajak utk membiayai aktivitas pemerintah

3.    Struktur
Manajemen Bisnis : Task culture, Task oriented, Flexible, Shorter / less hierarchy, More delegation, Wilingly to take decisionà maximize individual discretion, Wider spans of control .
Manajemen Publik : Role culture à birokratis :
-    Tanggung jawab dirumuskan dengan tepat
-    Delegasi wewenang dan diskresi dibatasi
Karakteristik manajemen birokrasi : Mekanistik, Long chain of command, Narrow span of control, hirarkis.
soal 2
4)    pengertian barang publik dan tipe barang publik
Barang publik adalah barang yang  untuk mengkonsumsinya orang tidak harus bersaing dan tidak mudah membuat pembatasan atau larangan bagi orang lain untuk ikut menggunakannya (no one can be excluded from using the good). Contohnya, udara, lingkungan yang bersih, jalan raya, kedamaian, keamanan, lapangan umum, dan sebagainya.  Lawan barang publik adalah barang privat yaitu barang yang penggunaannya harus bersaing dan ada pembatasan atau persyaratan untuk mengkonsumsinya, contohnya makanan, minuman, pakaian  dsb.
Inge Kaul (1999) membedakan barang publik menjadi dua yaitu barang publik murni dan tidak murni. Barang publik murni (pure public goods) mempunyai ciri penggunaannya tidak bersaingan (non-rivalry) dan tidak dapat diterapkan prinsip perkecualian (non-excludability). Barang publik murni adalah barang yang tersedia di alam bebas dalam jumlah banyak atau barang yang disediakan untuk kebutuhan bersama yang sulit untuk melarang orang lain ikut memanfaatkannya misalnya air, udara, jembatan, jalan raya, dsb. Barang publik yang tidak murni adalah barang yang tidak sepenuhnya publik maupun sepenuhnya privat atau barang yang hanya sebagian yang bersifat tidak bersaingan (non-rival) atau pun tidak ada perkecualian (non-excludable), contohnya makanan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Barangpublik yang tidak murni dibedakan menjadi common-pool resources dan club goodsatautool goods. Common-pool resources adalah barang yang untuk mendapatkannya orang harusbersaing (rivalrous) namun tidak mudah melakukan pembatasan bagi orang lain untuk mendapatkannya (non-excludable), misalnya ikan di laut, atau pasir digunung atau pantai. Barang yang  bersifat rivalrous tapi non excludable bila dikonsumsi tanpa kendali akan menimbulkan problem barang publik (tragedy of the commons)yaitu kerusakan lingkungan atau punahnya suatu barang publik.
Club-goods atau tool-goods adalah barang publik yang untuk mendapatkannya orang tidak harus bersaing (non-rivalrous) namun mudah untuk melakukan pembatasan bagi orang untuk mendapatkannya (excludable), misalnya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan atau kesehatan merupakan barang publik yang tersedia bagi semua, meskipun demikian mudah untuk dilakukan pembatasan untuk mendapatkannya. Barang publik ini bisa disediakan sebagaimana barang privat namun pembiayaannya oleh negara melalui anggaran negara atau pajak.
Barang publik, terlebih barang publik murni karena karakteristiknya yang non-rival dannon-excludable, membuat pasar tidak bersedia menyediakan atau memproduksi barang publik. Ketidakmampuan menyediakan barang publik menjadi salah satu bentuk kegagalan pasar (market failure). Sehingga penyediaan barang dan kebutuhan publik menjadi tugas utama negara atau pemerintah.

5)    problem “free rider” dalam penyediaan barang publik
•    Konsumer  ikut menikmati atau memanfatkan barang publik tanpa perlu ikut andil dalam proses penciptaannya =  free rider problem”, atau "easy rider problem"
•    Karena sulit mengkalkulasi cost dan benefits dari barang publik yg diproduksi à tidak ada insentif untuk memproduksi barang publik secara sukarela
•    hardly anyone is willing to pay for the invention/goods  if they can benefit from it for free
•    Hicks (dalam Hughes,1994): Sektor publik menyediakan barang dan  pelayanan/jasa (services) yang cakupan dan jenisnya tidak ditentukan oleh keinginan langsung konsumer, tapi oleh keputusan badan-badan pemerintah ataupun badan perwakilan rakyat. Sektor publik : hasil dari pengambilan keputusan politik/publik tidak melibatkan proses pasar àcommand based : memaksa orang untuk patuh. Misal : KTP,SIM, pajak, dsb . àBisnis : voluntary (baju,elektronik, makanan, mobil,perhiasan, dsb)